Dampak Korupsi TERBESAR Bagi Masyarakat Indonesia

Ilustrasi Tindakan Korupsi

Jika kita membicarakan hal tentang dampak korupsi bagi masyarakat Indonesia maka seperti halnya meenguras air lautan di lautan lepas. Mengapa demikian, karena pandangan tentang dampak korupsi tentunya mempunyai efek yang luar biasa banyaknya dan mungkin tidak akan habis jika kita sebutkan. Seperti halnya kalimat yang tidak bertitik. Dampak korupsi akan mempengaruhi segala bidang kehidupan entah itu agama, budaya, politik,dll.

Dengan dikaruniai tanah air yang begitu luas. Indonesia merupakan wilayah yang sangat beragam, mulai dari perbedaan bahasa, suku, ras,dsb. Tentunya apabila korupsi terjadi maka tidak akan tidak berimbas pada tata laku kehidupan yang sedang berlangsung di Indonesia. Dan ini akan berlangsung secara terus-menerus dan akan menyebabkan masyarakat menanggung akibat dari tindakan tersebut.

Mengapa tindakan korupsi bisa sampai segitu besarnya berdampak bagi masyarakat, karena korupsi sendiri berasal dari bahas latin yaitu corruption atau corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok,menyembunyikan. Dari arti tersebut maka dapat disimpulkan yaitu tindakan seseorang yang mempunyai jabatan yang menyangkut public atau orang banayk, baik itu pegawai Negara yang bekerja di bidang pendidikan, politik, kenegaraan,dll serta pihak yang terlibat dalam suatu tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan publikadipercayakan atau dikuasakan kepada mereka unrtuk mengurus kepentingannya sendiri dan mengambil keuntungan secara sepihak yang dilakukan secara tidak wajar dan illegal yang menyimpang dari asas kemanusiaan.

 Baca juga 5 Hal Yang Allah Janjikan Apabila Kita Bersahabat Dengan Al-Quran

 Dari berbagai sudut pandang tindakan korupsi akan mempunyai perbedaan pendapat yang masing- masing intinya akan sama. Contohnya dalam sudut pandang hokum tindakan korupsi yaitu tindakan yang melawan hokum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,sarana,memperkaya diri sendiri,orang lain,ataupun juga untuk kepentingan suatu kelompok yang dinilai merugikan  perekonomian Negara dan keuangan Negara.

Sebenarnya tindakan korupsi dilatarbelakangi oleh adanya sikap mementingkan diri sendiri dan cenderung fokus pada materi duniawi. Hal ini juga akibat kurangnya pendidikan yang mengarah pada efek dan beheaya atau yang mencakup tindakan korupsi sendiri. Selain itu karena yang difikirkan cuma mengarah pada tujuanya saja untuk hal-hal yang sebenarnya itu merupakan hal sepele. Namun dikarenakan cara pandang dan tidak berfikir luas dalam artian tidak mau menerima hidup social. Karena sejatinya manusia hidup guna saling membantu sesame dan tidak merugikan satu sama lain.

            Dalam beberapa kasus yang terjadi tindakan korupsi yang paling dirasakan oleh orang awam adalah kefatalan dalam berdemokrasi. Hal ini dapat dikatakan karena dari dulu hingga sekarang masih adanya tradisi “serangan fajar”. Tradisi tersebut sudah seperti syarat untuk berdemokrasi. Biasanya tindakan tersebut terjadi di desa- desa terpencil yang mayoritas warganya berlatarbelakang ekonomi yang kurang serta pendidikan dan wawasan yang kurang terpenuhi. Namun tindakan tersebut juga banyak terjadi dikota- kota besar dengan cara yang dilakukan secara tidak langsung. Seperti contohnya dengan adanya pembagian- pembagian barang yang beratasnamakan kelompoknya. Tentunya hal tersebut secara tidak langsung juga sama saja dengan “serangan fajar”. Bukti secara langsung yang mungkin bias meyakinkan yaitu di desa serangan fajar terjadi sekitar pukul 2-3 pagi. Biasanya dari atasan suatau kelompok akan memilih seseorang yang dipercaya untuk melakukan hal tersebut. Misal dari provinsi akan membagiukan kesetiap kabupaten atau kota dilanjutkan ke desa- desa dan seterusnya. Selama ini yang di dapat di survey yaitu biaya pada setiap warga yang didapat sekitar 50 ribu sampai 70 ribu. Namun itu hanya untuk orang awam. Sedangkan orang yang diberi tugas supaya membagikan uang tersebut mendapat 100 ribu hingga 200 ribu. Untuk memenangkan dalam demokrasi tentunya harus mampu  merogoh kocek yang dalam. Jadi apabila ingin memenangkan dalam demokrasi kocek yang dibagi- bagika ke warga tentunya haru lebih tinggi dari yang lainya.

            Jadi dapat disimpulkan bahwa “serangan fajar” adalah suatu imbalan uang ataupun sejenisnya bagi siapa saja yang mau membantunya dalam pemilihan pada saat pemilu berlangsung dimana imbalan tersebut bersifat sogokan yang dilakukan oleh pasangan calon pemilu. Serangan fajar dapat dikatakan korupsi karena tindakan tersebut bersifat sogokan, tawaran ataupun yang lainya. Faktanya pasangan calon akan menghabiskan kocek berkisar sampai 1 M. Tentunya pasangan calon tidak begitu saja memiliki kocek segitu banyaknya. Dan mereka sering melakukan hal apa saja guna mendapatkan jabatan yang diinginkan. Mulai dari berhutang ke kerabat, teman, atasan, dan bank. Dengan cara demikian akan tidak mungkin tidak memunculkan pikiran untuk korupsi pada saat terpilih pada saat demokrasi.

Baca juga HUKUM APABILA MAKAM DIBUAT MEWAH

            Dalam bidang ekonomi, dampak korupsi akan berdampak secara langsung bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia.   Lebih dari 200 juta penduduk di Indonesia ekonomi masyarakat Indonesia masih minim. Angka kemiskinan, pengangguran, dan buta huruf tinggi. Padahal dengan wilayah yang begitu luasnya yang terdiri dari daratan dan lautan yang terdiri dari beribu ribu pulau dengan SDA yang sangat kaya, Indonesia masih dibawah tingakt standar ekonomi. Mungkin dikarenakan Indonesia masih dalam Negara berkembang. Namun hal itu bukanlah penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana system pemerintahan yang ada agar bekerja secara optimal tanpa adanya tindakan korupsi. Dengan kekayaan alam yang berlimpah mulai dari minyak, batu bara, emas, karet, gas alam dan masih banyak lagi secara logika maka Indonesia tidak pantas dengan tingkat masalah kemiskinan penduduk yang ada. Masalah ini mungkin hanya dapat diatasi apabila semua warga Indonesia bersikap jujur dan adil. Tidak lagi adanya kasus korupsi yang terjadi. Sehingga hubungan antara penduduk dan pemerintah akan harmonis dan tentunya akan berakibat pada kemajuan tingkat ekonomi di Indonesia.

            Tindakan korupsi juga akan berdampak pada pertahanan dan keamanan di Indonesia. Pada saat warga Indonesia sibuk mengurus adanaya kekacauan akibat tindakan korupsi. Hal ini akan berdampak pada pengawasan pertahanan dan keamanan Negara Indonesia. Mulai dari masalah penduduk tentang meningkatnya kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat. Karena tidak pekanya pemerintah pada masalah yang muncul akibat kesibukannya mengurus tindakan korupsi. Kekerasan bagi kaum perempuan tentunya akan meningkat dan pada anak- anak tidak akan terhentikan lagi. Baru baru ini tindakan kekerasan sering muncul di dalam masyarakat Indonesia. Geng motor yang meresahkan warga karena ulah dan tindakanya, penytelundupan narkotika dan obat- obatan terlarang dan lain sebagainya.

            Lemahnya garis batas Negara juga akan terkena dampaknya akibat tindakan korupsi. Fakta membuktikan bahwa sering terjadi penangkapan ikan secara liar melebihi batas Negara Indonesia sendiri. Dan juga batas wilayah daratan Indonesia yang semakin hari semakin sempit akibat ulah Negara tetangga yang memanfaatkan momen dimana warga Indonesia sedang sibuk mengurus masalah intern Negara. Sering juga terjadi aksi tawuran pelajar sampai adanya teroris dengan aksi bom bunuh dirinya. Akibat tindakan korupsi juga mempengaruhi SDM warga Indonesia. Penduduk akan merasa bahwa pemerintahan tidak bias menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Hal ini mengakiobatkan penduduk tidak percaya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga SDM akan memburuk atas kepercayaan terhadap pemerintah yang kurang. Dan juga akibat tugas pemerintah yang tidak berjalan maka SDM akan tertinggal pada era yang sedang terjadi. Mulai dari informasi yang minim akan menurunkan wawasan dan pengetahuan penduduk. Sehinggak kondisi SDM yang ada akan terbelakang dari era modern ini.

 Baca juga “ Sudah Setarakah Balasan Kita Tentang Kebaikan Orangtua KIta ”, hal- hal yang Terkadang kita melupakan KEBAIKAN Orangtua

            Sebagai Negara hukum, Indonesia akan memegang semua kendala yang ada dengan landasan hukum yang ada yaitu UUD 1945. Semua tentang mencakup hukum termasuk institusi penegak hukum adalah hal yang mempunyai peran penting dalam menegakkan hukum di Indonesia. Jika tidak bias berjalan dengan baik maka hukum di Indonesia akan rusak hanya karena ulah penegak hukum. Dampak dari tindakan korupsi juga akan dirasakan di lingkungan hukum di Indonesia. Dikarenakan hukum adalah hal yang paling mendasar untuk hidup bermasyarakat dan bernegara maka akan memunculkan tindakan korupsi yang sering dalam bentuk sogokan ataupun tyawaran berupa uang dan sejenisnya guna terbebas dari hukum yang ada. Karena manusia mempunyai nafsu maka sering manusia lupa akan jati diri mereka karena nafsu yang ada. Seringkali terjadi tindakan penyuapan pada institusi hukum dengan iming-iming uang sampai miliaran rupiah. Tindakan ini tentunya akan melemahkan hukum yang ada.

            Atas tindakan penyuapan dan lainya akan merusak moral intitusi penegak hukum yang bias merugah hukum sesuai kehendaknya sendiri tanpa memikirkan pertimbangan yang lainya dan langsung mengambil keputusan secara hati- hati. Selain itu kepercayaan masyarakat terhapad institusi hukum akan melemah. Dan akhirnya atas banyaknya kasus yang ada karena penyuapan bias menyelesaikan hukum dan merubah hukum maka masyarakat akan hilang kepercayaanya terhadap instutisi hukum dan beranggapan akan bisa diganti dengan uang dan sejenisnya. Karena hanya yang ber-uang saja yang bias merubah hukum maka tentunya akan merusak pada tata ekonomi yang ada. Masyarakat kecil akan tersisih di mata hukum dan digeser oleh masyarakat yang ber-uang. Tak hanya itu, penegakan hukum akan terjadi tidak merata di masyarakat.

            Kualitas dalam pelayanan publik akan terganggu apabila ada tindakan korupsi di Indonesia. Dampaknya akan langsung ke publik. Hal yang mendasar dari kualitas pelayanan public dikarenakan kemungkinan pada waktu menjadi siswa ataupun pelajar suka menyogok instansi terkait untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga hasil yang telah tercapai tidak sesuai dengan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dan akhirnya apabila melaksanakan tugas dalam pelayanan public akan terlaksana tapi tidak secara maksimal dan tidak sesuai dengan tingkat kualitas yang ada. Contohnya dalam masalah e-ktp yang belum lama terjadi. Karena dana untuk mengurus e-ktp seluruh masyarakat Indonesia di korupsi sampai dengan setengahnya lebih dari dana yang ada. Maka dalam pelayanan public terganggu dan tertunda selama berbulan- bulan. Hal ini menyebabkan masyarakat yang akan membuat e-ktp jadi tertunda sampai blangko e-ktp turun dari pemerintah. Dan pada waktu sudah turun juga akan menyebabkan antrian yang sangat panjang dan lama sampai berjam- jam. Sudah antri juga belum tentu dapat di hari yang sama. Tentunya hal ini akan meresahkan masyarakat dan membuat tidak nyaman dengan pelayanannya.

            Pembangunan sarana dan prasarana publik akan tertunda dan mungkin akan terancam dibatalkan akibat terkena dampak dari korupsi sendiri. Sudah tidak sedikit masyarakat yang ,mengeluhkan hal tersebut. Khususnya di wilayah yang jauh dari pantauan pemerintah setempat. Misalnya pembuatan jalan yang tertunda sampai bertahun- tahun padahal jika diuji kelayakan pakai  akan sangat jauh dari titik aman. Pembangunan jembatan yang menghubungkan desa yang memegang peranan penting bagi penduduk setempat yang tertunda. Padahal penduduk sangat memerlukan untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari- hari seperti bekerja, belajar, dan sebagainya.

            Angka kematian yang ada di Indonesia khususnya yang diakibatkan oleh kecelakaan dalam berlalulintas terkesan sangat tinggi. Hal ini juga masih ada kaitanya dengan praktik tindakan korupsi di Indonesia. Korupsi yang ada yaitu adanya calo atau yang sering dikenal dengan “nembak” pada saat pembuatan SIM atau Surat Izin Mengemudi. Syarat utama dalam berkendara kendaraan motor harus memiliki SIM. Dan jika tidak atau belum mempunyai SIM maka akan terkena sanksi atau pelanggaran yang sering disebut TILANG. Karena masyarakat Indonesia cenderung lebih hati- hati supaya tidak terkena “TILANG”, maka segala cara untuk mendapatkan SIM akan dilakuakan termasuk dengan jalan “nembak”. Tentunya hal ini akan berdampak pada aktivitas berkendara ketika di jalan raya. Walaupun sudah mempunyai SIM tetapi hasil dari penyogokan atau “nembak”, maka dalam berkendara belum tentu bias sesuai peraturan yang ada. Karena sejatinya belum mempunyai SIM sebenarnya.